KTH ALAS Trawas: Ide Besar Mengelola Perhutanan Sosial dengan Wisata Edukasi Ekologi dan Agroforestri


Kebijakan.co.idLiputan Konstruktif

Adi Fauzanto-14 Mar 2023 (16.00 WIB)-#36 Paragraf

Melihat rekam jejak konflik antara Perhutani (Badan Usaha Milik Negara) dan masyarakat di Penanggungan, akhirnya berkesudahan setelah Forum Rakyat Trawas (Foras) mengajukan Perhutanan Sosial (PS) yang nantinya dikelola oleh Foras dengan nama KTH (Kelompok Tani Hutan) ALAS (Aman, Lestari, Adil, Sejahtera) Trawas.

Dalam rencana dan pengembangannya, KTH ALAS Trawas akan dibangun dengan menyatukan antara Komunitas Pertanian Organik Brenjonk dan Kelompok Wanita Tani Desa Penanggungan, selain itu juga menyatukan ide antara wisata edukasi ekologi dan agroforestri yang berkelanjutan.

Ide besar tersebut tidak bisa terwujud, jika inisiatif gerakan masyarakat dan program perhutanan sosial tidak dijalankan.

Tim Kolaborasi —Kebijakan.co.id, Idenera.com, KabarTrenggalek.com— turun mengobservasi langsung di Desa Penanggungan, Mojokerto. Mengamati KTH ALAS Trawas dan Kampung Organik Brenjonk. Bertemu dengan Inisiator Kampung Brenjonk, Inisiator KTH ALAS Trawas, Anggota Kelompok Wanita Tani, dan Masyarakat Desa Penanggungan.

***

Mojokerto, Kebijakan.co.id – Setelah mendapatkan legalitas akan pengelolaan hutan secara agroforestri. Tantangannya untuk KTH ALAS (Aman, Lestari, Adil, Sejahtera) ialah, bagaimana mengelolanya agar bisa bermanfaat untuk masyarakat desa.

Seperti yang diungkapkan Ani Adiwinata, Peneliti CIFOR (Center for International Forestry Research), tantangan utama dari Perhutanan Sosial ialah pada tingkat lapangan, yang pada paradigma (cara berpikir) dan kerja konkret yang ada.

Senada dengan itu, Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya di Blora, “Tolong betul-betul tanahnya dibuat produktif, jangan diterlantarkan, nanti bisa dicabut,” ucap Joko Widodo (10/03/2023).

Akan tetapi, kembali lagi kepada inisiatif masyarakat seperti yang dilakukan KTH ALAS yang sudah ada jauh sebelum Program Perhutanan Sosial hadir, berbentuk Foras (Forum Rakyat Trawas).

Jokowi sedang membagikan sertifikat Perhutanan Sosial (Dokumen KLHK)

Dua Pondasi Utama: Ide Agroforestri dan Brenjonk

Karena memang KTH ALAS memiliki embrio Foras yang sudah memiliki gerakan awal, akan dibawa kemana hutan yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat –walaupun waktu itu secara diam-diam. Arahnya yaitu akan dibawa untuk menanam pohon-pohon agroforestri.

Selain karena melindungi ekologi lingkungan hutan tersebut, juga bermanfaat untuk ekonomi masyarakat. “Salah satu kegiatan di ALAS itu, kan ijinnya kayu, tapi bukan kayu (untuk ditebang) tapi agroforesti buah-buahan,” ucap Slamet –tokoh yang menginisiasi Foras dan KTH ALAS— kepada Tim Kolaborasi (10/03/2023) –jurnalis Kebijakan.co.id, Idenera.com, KabarTrenggalek.com.

Dalam hal peningkatan ekonomi, penelitian di salah satu kecataman Kab. Kulon Progo, Yogyakarta yang dilakukan Suroso (Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan Yogyakarta) berjudul Optimalisasi Lahan dengan Pola Agroforestry memberikan kesimpulan bahwa dampak ekonomi terhadap adanya Agroforestri:

Pertama, adanya diversifikasi hasil yaitu hasil non kayu memberi keuntungan berupa pendapatan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek (mingguan, bulanan, tahunan);

Kedua, peningkatan nilai per satuan luas; Ketiga, memberi kontribusi dalam penyediaan tenaga kerja bagi masyarakat.

Agroforestri sendiri secara kata dalam bahasa inggris berarti agroforestry, yang terdiri dari agro berarti pertanian dan forestry yang berarti kehutanan.

Sedangkan menurut ICRAF (International Centre for Research in Agroforestry) dalam Buku Pengantar Agroforestri (2003) mengartikan agroforestri sebagai sistem pengelolaan sumber daya alam yang dinamis secara ekologi dengan penanaman pepohonan di lahan pertanian atau padang penggembalaan untuk memperoleh berbagai produk secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan keuntungan sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi semua pengguna lahan.

***

Selain gambaran awal akan dibawa kemana hutan tersebut. Masyarakat Desa Penanggungan, khususnya Dusun Penanggungan, juga suduh cukup berpengalaman bagaimana mengelola organisasi masyarakat dengan adanya Komunitas Petani Organik Brenjonk, yang memang, dikelola dengan baik oleh masyarakat itu sendiri.

Komunitas Petani Organik Brenjonk berdiri ini tidak lama setelah hadirnya Foras pada tahun 2000. Menurut Yuli Astuti, salah satu masyarakat sekitar yang tinggal di dekat Kantor Komunitas Petani Brenjonk, sekitar tahun 2004, embrio pertanian ini muncul, yaitu mulai dibagikannya Mini Greenhouse beserta bibitnya kepada warga.

Sedangkan menurut Rini Sudarti, salah satu pengurus Komunitas Pertanian Brenjok dan KWT (Kelompok Wanita Tani), mulai dirintis tahun 2007 dan efektif bisnisnya di tahun 2008. Sampai saat ini anggota Komunitas Petani Organik Brenjonk berjumlah 104 KK (Kartu Keluarga).

Menurut Slamet, dia menghitung produk pertanian organik, “Tak hitung produk organik Brenjonk, totalnya 140 ton sing metu (yang keluar), padahal hanya diproduksi kecil-kecil skala rumah selama 14 tahun (tahun 2008).”

Selain menjual produk pertanian, Komunitas Petani Organik Brenjok juga menyiapkan jasa lingkungan, seperti pelatihan atau penelitian terkait pertanian organik untuk peneliti (dosen), petani, dan universitas (mahasiswa), “Ada juga KKN (Kuliah Kerja Nyata),” ucap Slamet, selain itu disewakan juga penginapan di rumah-rumah warga.

Dengan adanya Komunitas Petani Organik Brenjonk, yang juga anggota merupakan anggota KTH ALAS, “Pengurusnya Brenjonk ya pengurusnya KTH, karena gabisa dipisahkan, karena satu area,” ucap Slamet yang juga inisiator Komunitas Pertanian Organik Brenjonk, merupakan sumber daya yang tidak terbentuk dalam satu dua hari ataupun dengan modal uang sekalipun.

Perlu bertahun-tahun membangun dan menjalankan Komunitas Pertanian Brenjonk. Menurut Winda Nurul dalam penelitiannya yang melihat peran Komunitas Petani Organik Brenjonk, bermanfaat dalam:

Pertama, promosi mengenai Pertanian Organik; Kedua, menjalin kemitraan dengan petani dengan mengatur struktur organisasi dengan petani;

Ketiga, melakukan penggerakan budidaya tanaman organik; Keempat, melakukan pembinaan dan pelatihan pada teknik budidaya tanaman organik;

Kelima, melakukan monitoring dan pendampingan lanjutan untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dengan budidaya tanaman organik.

Dua hal tersebutlah yang menjadi pondasi utama, yaitu Foras dengan Agroforestrinya dan Komunitas Petani Brenjonk mengapa KTH ALAS memiliki persiapan yang matang dan organisasi masyarakat yang kuat.

Kampung Organik Brenjonk
Gapura Kampung Brenjonk (Adi/Kebijakan.co.id)

Pengembangan Wisata Edukasi Ekologi dan Agroforestri

Dalam rencananya, KTH ALAS akan menyiapkan dua sektor utama, yaitu wisata edukasi ekologi dan agroforestri. Nantinya keduanya akan menciptakan satu kesatuan yang saling menghubungkan satu dengan lainnya.

Hal itu digambarkan oleh Slamet, “wedusnya makan rumput daun-daunan pohon, nele’, lalu disimpan, dikasih untuk mupuk jeruk, duren. Kambingnya beranak-pinak, anaknya dijual, ekonomi petani terangkat. Hutan tetap subur dan utuh, daunnya tumbuh terus, lahan tetap subur.”

Seluruhnya, sudah disiapkan dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) untuk periode 10 tahun yang dikirim kepada KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rencana Pengembangan KTH ALAS Trawas (Dokumen KTH ALAS)

Pertama, penanaman agroforestri. Rencananya KTH ALAS menyiapkan 30.000 bibit kopi siap tanam, selain itu menyiapkan lahan seluas 45 hektare untuk merica. 10 hektare untuk tanaman pohon. Pohon-pohon tersebut di antaranya, pohon petai, pohon kluwek, pohon alpukat, pohon kemiri, pohon durian, pohon nangka, pohon matoa, dan pohon buah-buahan lainnya.

Bukan tanpa dampak, agroforestri memberikan beberapa catatan yang perlu dicegah dampaknya. Penelitian Konservasi DAS (Daerah Aliran Sungai) UGM, menyimpulkan agroforestri yang kurang optimal menyebabkan pendangkalan sungai akibat erosi, penurunan kualitas air, serta yang paling besar adalah terjadinya longsor. Diperlukan pemahaman mengenai faktor-faktor terjadinya sedimen untuk keberlanjutan fungsi dari lahan untuk kehidupan sehari-hari.

Selain itu tantangannya, menurut CIFOR (Center for International Forestry Research) dalam penelitiannya, menekankan agar agroforestri berhasil, petani perlu belajar pohon mana yang cocok untuk jenis lahan mereka dan bagaimana mengelola pohon-pohon itu, selain itu bagaimana memasarkan produk-produk agroforestri.

Kedua, wisata edukasi ekologi. KTH ALAS menyiapkan 7,7 Hektare untuk wisata edukasi ekologi ini. Menurut Slamet, nantinya dalam KTH ALAS terdapat beberapa kegiatan, “Itu kegiatannya kita ada workshop, ada pelatihan, misalnya analisa vegetasi, analisa pengamatan burung, biotilik pengamatan sungai, itu akan kita lakukan.” Selain itu ada ternak kambing, yang dapat dipelajari.

Kegiatan edukasinya nanti untuk semua level untuk belajar tentang hutan, mulai dari, “Kampus, kelompok tani, instansi, pemerintah.” Selain itu, dipersiapkan juga di tengah hutan nanti akan terdapat tempat camping dan makanan organik.

Konsep desa wisata juga bukan tanpa dampak. Beberapa hal yang perlu dimitigasi ialah terkait keselarasan lingkungan dengan konsep wisata yang nantinya dibangun, agar tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, dampak sosial-budaya yang dapat terjadi, karena perbedaan antara wisatawan nantinya dengan penduduk sekitar.

Jika ditarik lagi, kegiatan multiusaha kehutanan, menurut Hermudananto (Dosen Kehutanan UGM) dalam kolomnya di The Conversation (07/10/2022) menekankan, “kunci keberhasilan implementasi Multiusaha Kehutanan harus memperhatikan beberapa hal, antara lain, kesesuaian tipologi hutan dan karakteristik dari biografis, biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya dari suatu kawasan hutan.”

Selain itu, “Penyusunan rencana pengelolaan hutan juga harus tepat dalam menentukan jenis komoditas unggul untuk kebutuhan produksi.”

KTH ALAS Trawas
Pembangunan tempat pendaftaran KTH ALAS Trawas (Adi/Kebijakan.co.id)

4 Langkah Kunci: Penguatan Organisasi, Kelestariaan Lingkungan, Pencarian Dana, dan Kampanye

Untuk mewujudkan wisata edukasi ekologi dan agroforestri tadi. Diperlukan usaha agar KTH tetap beroperasi baik dari sisi organisasi, pemasukannya, dan utamanya lingkungan. Menurut Slamet, “Kita kan udah (membuat) rencana strategis itu, ada 4 output. Pertama itu, penguatan kapasitas organisasi. Kedua, kelestarian lingkungan. Ketiga, kegiatan fundraising (mencari dana). Keempat itu, kampanye.”

Pertama, penguatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusianya. “Bagaimana temen-temen paham berorganisasi, paham soal buat perencanaan, implementasi dan monitoring,” buka Slamet menjelaskan manajerial organisasi yang terlihat sudah berpengalaman.

“Termasuk latihan bikin proposal, latihan (teknik) lobby, latihan buat laporan keuangan. (Memang) ribet dan besar, tapi nggak ada gajinya, tapi ya resiko kerja-kerja sosial,” tutup Slamet sambil tertawa.

Selain itu penguatan terhadap manusianya, juga diadakan pelatihan edukasi. “Ya itu edukasi, eduakasi ini yang kita pelajari, karena itu tidak gampang,” menurut Slamet yang berbicara terkait edukasi wisata memerlukan pemahaman terkait objek wisatanya.

Kampung Organik Brenjonk
Rini sedang memegang hasil pertanian organik Brenjonk (Adi/Kebijakan.co.id)

Menurut Rini, pengurus Komunitas Petani Organik Brenjonk yang juga KTH ALAS, mengatakan bahwa KWT nantinya juga dilibatkan, “Jadi Kelompok Wanita Tani ini, sebagian ada yang masih muda nah itu sebagian ada yang ikut KTH ALAS,” jelas Rini kepada Tim Kolaborasi (11/03/2023).

Tambahnya, pelatihan edukasi untuk wisata tidak mudah, karena harus mengetahui apa yang harus dijelaskan, “Kemarin kan ada pelatihan itu edukasi, (seperti) pengamatan sungai, (observasi) burung. Jadi kita diajarin gak cuma pengamatan sungai aja, yang ada di sungai itu apa aja, itu termasuk sungai tercemar atau setengah tercemar. Jadi kita bisa tau. Nah nantinya sebagai tour guidenya.”

Kedua, menjaga dan merawat kelestarian lingkungan. “Kita aksi terus, setiap musim hujan turun, itu kita (sudah bersiap) bikin gerakan untuk menanam, alhamdullilah sudah tertanam semua,” ucap Slamet sambil menunjuk salah satu bibit yang ditanam, “tahun 2020 kita dipercaya buat KBR (Kebun Bibit Rakyat) targetnya 35.000 pohon, terealisasi 46.000 bibit, itu contohnya (pohon) matoa.”

Ketiga, pencarian dana. Menurut Slamet, dirinya tidak mengandalkan funding (donor pendanaan) sepenuhnya, akan tetapi mengintegrasikan antara jasa lingkungan wisata dan hasil agroforestri, “itu sudah kita praktikan di Brenjonk itu,” tutup Slamet.

Akan tetapi, “funding tetep kita ambil kalo ada, funding kan gak selalu ada ya.” Salah satunya Dana Nusantara yang diinisiasi oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), dan KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria), “kita minta dana dari Dana Nusantara itu dalam rangka supaya kita menjaga ALAS ini semakin bagus,” tutup Slamet.

Sejauh ini, sudah terdapat bantuan dari program KLHK yaitu Bantuan Pengembangan Perhutanan Sosial Nusantara (BangPeSoNa) itu untuk tanaman 50 persen dan ternak kambing 50 persen, selain itu program bantuan KBR (Kebun Bibit Rakyat).

Selain bantuan Slamet juga menyiapkan beberapa pendanaan yang berasal dari, “workshop, ada pelatihan, misalnya analisa vegetasi, analisa pengamatan burung, biotilik, itu sudah kita lakukan, dalam rangka supaya kita paham soal ekologi.” Selain itu di dalamnya terdapat, “Di dalamnya kita membuat kuliner organik dalam rumah edukasi.”

Salah satu targetnya ialah universitas, “Besok rencananya kita mau ketemu dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, dari yang kehutanan (agroforestri), kita ajak untuk Program Merdeka Belajar di sini” ucap Slamet.

Keempat, terakhir ialah kampanye. “Kita baru sedikit diliput media,” ucap Slamet, “kemarin ada Thoriq, dari Times Indonesia.” Akan tetapi ke depannya KTH ALAS akan memanfaatkan sosial media untuk memberitahu kepada masyarakat luas.

Selain kampanye program, KTH ALAS juga melakukan kampanye advokasi, “kemarin (09/03/23) kita baru audiensi dengan bupati (Mojokerto).” Audiensi tersebut berkaitan dengan percepatan Izin Hutan Kemasyarakatan (HKM) yang dikeluarkan oleh KLHK, termasuk KTH ALAS Trawas yang mengajukan izin tersebut.

Izin Hutan Kemasyarakatan tersebut, ditunjukan untuk pengelolaan hutan secara mandiri atau sepenuhnya oleh masyarakat, bukan bentuk kemitraan dengan Perhutani (Perusahaan Umum Perhutanan Negara) –seperti yang terjadi saat ini.

KTH ALAS Trawas
Slamet sedang menunjukan bibit yang baru saja ditanam (Adi/Kebijakan.co.id)
Baca Serial Liputan Konstruktif "KTH ALAS Trawas: Menggagas dan Mengemas Perhutanan Sosial untuk Lingkungan Berkelanjutan" Lainnya:
•	KTH ALAS Trawas: Dari Forum Rakyat Trawas hingga Was-Was dengan PerhutaniKTH ALAS Trawas: Ide Besar Mengelola Perhutanan Sosial dengan Wisata Edukasi Ekologi dan Agroforestri

Serial Liputan Konstruktif ini merupakan Liputan Kolaborasi antara Idenera.com dan KabarTrenggalek.com dalam Program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) didukung Dana Nusantara yang diinisasi oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria), dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).
Adi Fauzanto
Diterbitkan: Selasa, 14 Maret 2023
Pukul: 16.00 WIB
Jurnalis: Adi Fauzanto
Editor: Fayza Rasya
Daftar Bacaan:
• Kurniatun Hairiah. 2003. Pengantar Agroforestri. Penerbit ICRAFWALHI Jatim dan AP2SI. 2021. Wilayah Kelola Rakyat: Suara Petani Hutan dan Masa Depan Perhutanan Sosial yang Berkeadilan. Buletin, 30 JuniSuroso. Optimalisasi Lahan dengan Pola Agroforestry. Dinas Kehutanan Provinsi YogyakartaNabhan Aiqani. 2020. Menilik Arah Masa Depan Perhutanan Sosial di Indonesia. Opini Mongabay, 24 AgustusPers Rilis KLHK. 2023. Presiden Joko Widodo Serahkan SK Perhutanan Sosial Di Blora. 13 MaretWinda Nurul Khasanah. 2019. Peran komunitas organik Brenjonk dalam memberdayakan masyarakat Desa Penanggungan Trawas Mojokerto. Skripsi UMKonservasi DAS UGM. Agroforestri, Alternatif Solusi Pertanian BerkelanjutanRahman (dkk.) 2017. Facilitating smallholder tree farming in fragmented tropical landscapes: Challenges and potentials for sustainable land management. Journal of Environmental Management Vol. 198 No. 1, CIFOR
Liputan Mendalam

KTH Alas Trawas: Dari Forum Rakyat Trawas hingga Was-Was dengan Perhutani


Kebijakan.co.idLiputan Konstruktif

Adi Fauzanto-13 Mar 2023 (15.00 WIB)-#16 Menit
KTH ALAS Trawas

Melihat rekam jejak konflik antara Perhutani (Badan Usaha Milik Negara) dan masyarakat di Penanggungan, akhirnya berkesudahan setelah Forum Rakyat Trawas (Foras) mengajukan Perhutanan Sosial (PS) yang nantinya dikelola oleh Foras dengan nama KTH (Kelompok Tani Hutan) ALAS (Aman, Lestari, Adil, Sejahtera) Trawas.

Dalam rencana dan pengembangannya, KTH ALAS Trawas akan dibangun dengan menyatukan antara Komunitas Pertanian Organik Brenjonk dan Kelompok Wanita Tani Desa Penanggungan, selain itu juga menyatukan ide antara wisata edukasi ekologi dan agroforestri yang berkelanjutan.

Ide besar tersebut tidak bisa terwujud, jika inisiatif gerakan masyarakat dan program perhutanan sosial tidak dijalankan.

Tim Kolaborasi —Kebijakan.co.id, Idenera.com, KabarTrenggalek.com— turun mengobservasi langsung di Desa Penanggungan, Mojokerto. Mengamati KTH ALAS Trawas dan Kampung Organik Brenjonk. Bertemu dengan Inisiator Kampung Brenjonk, Inisiator KTH ALAS Trawas, Anggota Kelompok Wanita Tani, dan Masyarakat Desa Penanggungan.

***

Mojokerto, Kebijakan.co.id – Siang itu (10/3/2022), suara dan ekspresi keceriaan masyarakat terdengar jelas di jalan-jalan Dusun Ngembes, Desa Penanggungan, Mojokerto. Kebahagiaan tersebut terpancar karena sedekah bumi. Perayaan yang diadakan setahun sekali sebelum bulan Ramadahan, atau bulan syakban, spesialnya pada tahun ini merupakan yang pertama dalam 3 tahun terakhir, karena ditidiakan oleh pandemi.

Sedekah bumi di kaki Gunung Penanggungan itu merupakan sebuah bentuk rasa syukur dan bentuk penghormatan terhadap leluhur. Walaupun hasil buminya yang terlihat sudah berganti, bukan lagi hasil pertanian atau perkebunan akan tetapi produk-produk olahan dibungkus plastik. Akan tetapi, guyub warga desa tidak bisa disangkal lagi, antara satu dusun dengan dusun lain saling berinteraksi.

Dalam kegiatan sedekah bumi itu, Tim Kolaborasi –Jurnalis Kebijakan.co.id, Idenera.com, KabarTrenggalek.com— diajak oleh Cak Met –sebutan akrab dari Slamet— yang merupakan inisiator Komunitas Petani Organik dan Kampung Organik Brenjonk.

Sebab Tim Kolaborasi diperkenalkan dan diajak ke Dusun Ngembes, karena merupakan salah satu dusun di Desa Penanggungan –lainnya di Dusun Penanggungan, Dusun Sendang, Dusun Kemendung. Keempat dusun tersebut, nantinya terlibat dalam pengembangan KTH (Kelompok Tani Hutan) ALAS (Aman, Lestari, Adil, Sejahtera) Trawas.

Desa Penanggungan
Sedekah Bumi di Dusun Ngembes Desa Penanggungan (Adi/Kebijakan.co.id)

Sejarah Foras dan Selisih dengan Perhutani

KTH ALAS, ada cerita di balik nama dan mula-mula tidak seperti ini, butuh usaha panjang dari masyarakat untuk mengelolanya. Tahun 1999 menjadi bukti, bahwa terdapat penebangan besar-besaran terhadap hutan yang dikelola Perhutani (Perusahaan Umum Perhutanan Negara) kala itu.

“Penebangan secara sistematis ya, dan terorganisir. Ya waktu itu, masyarakat petani yang disalahkan, kalau riil (secara kenyataan itu) mereka buruh tebang. Di belakangnya tuh (ternyata) ada pihak-pihak besar yang ingin kayu itu,” buka Slamet yang pernah menempuh pendidikan di PPLH (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup) selama 4 tahun itu menceritakan kondisi kala itu.

Dia menduga, ada pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari pembalakan tersebut. “Awalnya itu ambil (pohon) jati kan paling mahal, yang kedua, setelah tadi habis, (pohon) mahoni. (pohon) Mahoni abis, (pohon) pinus. Terakhir akarnya,” lanjut cerita Slamet kepada Tim Kolaborasi. Slamet menghitung pembalakan tersebut seluas 300 hektare atau sekitar 300 lapangan bola.

Untuk mencari luas keseluruhan luas Perhutani di Penanggungan. Kebijakan.co.id mencari data terbuka terkait Perhutani. Wilayah hutan yang sekarang dikelola KTH ALAS, masuk ke dalam wilayah Perum Perhutani Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Trawas, sedangkan RPH Trawas di bawah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Pasuruan.

Dalam Data Perhutani KPH Pasuruan, Bagian Hutan (BH) Penangunggan masuk ke dalam perusahaan pinus yang memiliki luas Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) 3.513,50 Hektare atau sekitar 3500 lapangan bola.

Untuk melihat data pembalakan hutan secara nasional pada tahun itu (tahun 1999). Menurut buku Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003 yang dikeluarkan Center for International Forestry Research (CIFOR). Temuan berdasarkan kasus pembalakan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 di sektor kehutanan di seluruh Indonesia cenderung meningkat cukup tajam.

Jumlah konflik meningkat hampir 4 kali lipat pada tahun 1999, dibandingkan dengan tahun 1997. Pada tahun 2000, jumlah konflik melonjak drastis sampai 153 kejadian. Angka ini mengalami penurunan kembali pada tahun 2001 dan 2002.

Atas keprihatinan tersebut, ditambah pada waktu itu Slamet merupakan anggota WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebuah organisasi non-pemerintah yang diinisiasi oleh beberapa organisasi yang fokus pada lingkungan hidup, “Saya waktu itu aktif di Walhi, sedikit prihatin karena, dampak dari itu debit air turun. Terus hama meledak, karena tikus yang biasa ke situ udah nggak kerasan (betah) lagi, akhirnya ke sawah. Pokoknya gak enak lah.”

Akhirnya Slamet dan masyarakat Desa Penanggunan, Kecamatan Trawas pada tahun 2000, membentuk Foras (Forum Rakyat Trawas), “Kita punya gerakan kita namakan Foras, Forum Rakyat Trawas.” Sederhana keinginan masyarakat Trawas, “yang dikerjakan (yaitu) tolak (pohon) mahoni, jati, sama pinus, (untuk) diganti tanaman (pohon) buah-buahan agroforestri.”

Pada awalnya, “Singkat cerita, terjadi ketidaksepemahan antara Foras dan Perhutani. Foras mengingingkan hutan yang digunduli sebelumnya (hutan produksi) itu ditanami bibit kayu dan sebagainya, akan tetapi tidak perlu ditebang,” cerita Slamet kepada Yasir (30/06/2021) salah anggota Walhi Jawa Timur.

 Alasannya sederhana agar tidak gundul hutannya. Akan tetapi Perhutani tetap ingin membibit kayu dan menebang di kemudian hari. “Kami jalan sendiri-sendiri aja. Itu lebih baik,” cerita Slamet kepada Yasir (30/06/2021).

Sedangkan, untuk membuktikan bahwa Perhutani benar menanam pohon yang disebutkan, dan sebaliknya tidak menanam pohon agroforestri. Kebijakan.co.id menelusuri data persemaian tahun 2012-2016 Perum Perhutani KPH Pasuruan, terbukti tidak ada tanaman agroforestri. Tercatat hanya pohon pinus (897.113 bibit), mahoni (471.972), kayu putih (4.354.265), sengon (91.902), dan damar (8796) yang disemai bibitnya.

Jika dilihat dari data tersebut, maka Perhutani mengarahkan kepada Hutan Tanam Industri (HTI). Hasil penelitian CIFOR terkait HTI memberikan analisis bahwa, kontribusi masyarakat seharusnya difasilitasi lebih dini dalam tahap perencanaan, yang diterapkan pada:

Pertama, terhadap klaim lahan; Kedua, pada organisasi buruh; Ketiga, pada distribusi spasial hutan tanaman dalam meninggalkan area yang bernilai lokal; Keempat, pada opsi berbagi lahan.

Cak Slamet dan Syukur sedang berdiri di depan pohon yang ditanamnya 20 tahun lalu (Adi/Kebijakan.co.id)

Bukti Nyata untuk Menjaga Hutan

“Dulu itu ya Bupati (Mojokerto) sampai datang, ya tapi hanya lip service (kata-kata manis), hanya setuju-setuju saja. Tapi ya akhirnya Perhutani tetap membuat bibit mahoni,” cerita Slamet menggambarkan kondisi kala itu. “Nah, saya membuat bibit agroforestri, jadi sama-sama bikinnya,” ceritanya dengan semangat kepada Tim Kolaborasi.

Dokumentasi
Bupati Restui Warga Selamatkan Hutan (Dokumentasi Slamet)

“Jadi kita nanem (pohon buah) petai, nanem (pohon) kluwek, nanem (pohon) alpukat. Nah, mereka (Perhutani) nanem (pohon) mahoni. Alhamdullilah sekarang (pohon) kluweknya sudah berbuah, (pohon) kemirinya berbuah, (pohon) duren-duren juga berbuah, (pohon) nangka udah berbuah,” lanjut Slamet.

Pohon yang ditanam Foras dan Perhutani tumbuh bersama, “(pohon) mahoninya juga tetep besar,” tutup Slamet (10/3/2022) hari itu menceritakan sejarah Foras dan Perhutani kepada Tim Kolaborasi.

Esok harinya (11/03/2022) Tim Kolaborasi diajak langsung menuju lokasi KTH ALAS Trawas, lokasi nya berselebahan dengan Desa Ngembes yang diadakan sedekah bumi hari sebelumnya. Jalannya tidak sulit, jalannya juga bagus, terdapat sungai, dan hutan yang tidak padat vegetasinya, namun masih tertutup.

Slamet bersama Syukur –yang juga salah satu anggota Foras kala itu– mengantarkan kami ke bagian yang nantinya akan dikelola untuk edukasi observasi atau pengamatan. Sambil menceritakan sejarahnya, “Ini (pohon) kemirinya kita tanam tahun 2002,” tepat 20 tahun sebelumnya ucap Slamet sambil menunjuk batang pohon yang mencapai 2 kali lipat tubuh orang dewasa.

Di lain pohon yang ukurannya 4x lebih besar tubuh manusia, “usianya 20 tahun,” cerita Slamet sambil menunjuk kondisi di sekitar, “dulu ini gundul semua 300 hektare. Ya kira-kira sepanjang (jalan hutan tersebut) 6 kilometer gundul total, se akar-akarnya itu nte’ (habis).”

“Faktanya di sini aman (hutannya setelah penggundulan),” tegas Slamet sambil menunjukan hutan sekitar yang tidak terjadi kegundulan setelah peristiwa 1999 itu. “Siapa yang merusak? bukan rakyat,” ucap Slamet sambil tertawa, justru menurutnya pihak-pihak tertentu yang merujuk Perhutani.

Dalam penelitian di salah satu kecataman Kab. Kulon Progo, Yogyakarta yang dilakukan Suroso (Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan Yogyakarta) berjudul Optimalisasi Lahan dengan Pola Agroforestry. Memberikan kesimpulan bahwa dampak ekologi atau lingkungan terhadap adanya Agroforestri:

Pertama, penutupan lahan yang semakin luas yang efektif mencegah bencana alam; Kedua, siklus hara alami terjamin dengan tersedianya seresah yang cukup;

Ketiga, membantu sistem perakaran dalam menahan air sehingga proses hidrologi dapat berjalan normal;

Keempat, menghasilkan O2 dan mengikat CO2 sehingga pencemaran udara terkendali; Kelima, berkontribusi dalam pelestarian alam.

KTH ALAS
ALAS: Aman, Lestari, Adil, Sejahtera (Adi/Kebijakan.co.id)

Konflik dengan Perhutani

Pun, setelah diberikan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial, Slamet menduga Perhutani tidak senang dengan hal tersebut, “Perhutani pasca ijin KULIN KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) ini dia itu memang, gak ikhlas gitu, akhirnya naro orang di situ untuk (menciptakan) buat konflik di situ, dan saya tau itu preman ditaro situ, bikin warung di ALAS itu, modalnya sampe ratusan juta.”

Bahkan, “Dia (pemilik warung) cerita sama saya, awalnya 30 juta itu setelah itu bangun terus di situ, di pasca ijin. Saya tau itu untuk buat konflik,” ucap Slamet kepada Tim Kolaborasi (11/03/2023).

Menurut Wahyu Eka Setyawan, Direktur WALHI Jawa Timur mengatakan dalam kolomnya (30/06/2021), “Di bawah kelola Perhutani selama berpuluh-puluh tahun, telah terjadi konflik beragam antara masyarakat sekitar hutan dengan Perhutani. Hal tersebut didasarkan pada ketimpangan pengelolaan, yang berimbas pada tidak sejahteranya masyarakat hutan.”

Wahyu mencontohkan terkait pembagian hasil panen pohon yang tidak adil berdasarkan pengakuan masyarakat, “sebesar 25% untuk warga dan 65% untuk perhutani,” tulis Wahyu meski menurut masyarakat bahwa Perhutani memberikan bibit akan tetapi yang menanam dan merawat hingga besar tetap masyarakat. Selain itu juga, masalah persoalan sewa lahan.  

Untuk mengkonfirmasi kebenaran tersebut kepada Perhutani KPH Pasuruan, Kebijakan.co.id telah berusaha mengirimkan surat permohonan wawancara beserta beberapa pertanyaan melalui email resmi KPH Pasuruan pada 13/03/2023. Namun hingga tulisan ini terbit, belum respons dari KPH Pasuruan.

Setelah adanya PS, skema pembagian tersebut menurut Slamet dilansir dalam Times Indonesia (14/01/2022), “secara eksplisit sudah diatur di SK KLHK. Untuk kayu kita KTH ALAS dapat 70, persen Perhutani 30 persen. Untuk non kayu KTH ALAS dapat 80 persen, Perhutani 20 persen. Untuk tanaman istilahnya buah-buahan dan seterusnya itu 90 persen. Untuk jasa lingkungan itu 90 persen.”

Ditilik secara teoritis, konflik tersebut termasuk dalam konflik vertikal, menurut Maftuh dalam bukunya Pendidikan Resolusi Konflik (2008) ialah pertentangan antara dua pihak yang memiliki kedudukan sosial yang berbeda. Jelas berbeda, yang satu Negara melalui BUMN-nya Perhutani dan satunya masyarakat desa.

Terkait dengan hal tersebut sudah seharusnya perhutanan dikembalikan kepada warga untuk dikelola baik secara ekologis maupun ekonomis yang berkelanjutan, “Masyarakat harus menjadi unsur utama dalam upaya mengembalikan fungsi hutan seperti semula, yaitu sebagai pelindung dari sisi ekologi maupun ekonomi,” kata Samedi, Direktur Program Tropical Forest Conservation Action-Sumatera pada Webinar Perbaiki dan Pulihkan Hutan: Jalan Menuju Masyarakat Desa Hutan Sejahtera (18/03/2021).

Di satu sisi, KPH Pasuruan dalam dokumennya mengklaim melakukan pengelolaan terhadap perekonomian desa dengan cara:

Pertama, membantu pembentukan dan melakukan kerja sama dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan); Kedua, pemberian dana sharing; Ketiga, pemberian akses pemanfaatan lahan;

Keempat, pemberian bantuan berupa pinjaman bunga lunak PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan); Kelima, peningkatan kapasitas MDH (Masyarakat Desa Hutan).

KTH ALAS
Cak Slamet dan Syukur berfoto di depan pohon yang ditanamnya 20 tahun lalu memegang plank legalitas pengelolaan KTH ALAS Trawas (Adi/Kebijakan.co.id)

Awal Mula KTH

Konflik dan sembunyi-bunyi untuk mengelola hutan oleh Foras di bawah Perhutani tersebut akhirnya secara sah resmi dikelola oleh Foras yang berganti nama menjadi KTH ALAS.

“Ini harus saya formalkan, karena memang harus formal, ngajukan ke KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) semua harus formal, sehingga teman-teman sudah punya akses legal kan. Jadi ada perlindungan, ada legalitas,” cerita Slamet kepada Tim Kolaborasi (10/03/2023).  

***

Program tersebut ialah Perhutanan Sosial (PS). Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 mengartikan:

“Perhutanan Sosial ialah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.”

Program PS ini menurut Nabhan Aiqani (Komunitas Konservasi Indonesia Warsi) dalam kolomnya di Mongabay (24/08/2020) mengatakan, “skema (perhutanan sosial) ini pun sekaligus menjadi upaya akhir untuk menutup peluang bagi pihak lain yang ingin menangguk untung dari ketidaktahuan masyarakat terkait pengelolaan kawasan.”

Hal tersebut disetujui juga oleh Usep Setiawan (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia) dalam kolomnya di Kompas (19/02/2023), “Terjaganya kualitas lingkungan dan terhindarnya hutan dari tindakan pembalakan liar yang merugikan ekonomi negara dan merusak kualitas lingkungan. Meningkatnya kesadaran warga penerima akses perhutanan sosial terhadap kewajiban melestarikan hutan dan mitigasi perubahan iklim.”

Catatan kritis terkait Perhutanan Sosial datang dari KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), dalam catatan tahun 2017 tersebut, “Bisa jadi salah satu model dari Reforma Agraria adalah Perhutanan Sosial.”

Akan tetapi, “penting menjadi peringatan bersama, bahwa ada banyak model dan implementasi perhutanan sosial sejak masa lalu hingga saat ini justru bertentangan dengan tujuan dan prisip dasar reforma agraria itu sendiri.” Contohnya, ialah mewajibkan tanaman komoditas tertentu, bagi hasil yang tidak adil, legitimasi monopoli atas hutan.

Selain itu, “PS tentu lah bukan reforma agraria jika diberikan kepada masyarakat karena pemerintah (melalui BUMN-nya) enggan mengakui kesalahan masa lalu bahwa penetapan kawasan hutan telah menjarah tanah-tanah masyarakat.”

***

Berkat PS ini, “Akhirnya ada PS (Perhutanan Sosial) itu kita mendaftar (tahun 2017), syaratnya harus KTH itu,” cerita Slamet. “Saya tampung Foras dengan LPMD (Lembaga Pembedayaan Masyarakat Desa), LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan), Kelompok Wanita Tani (KWT) yang ada. Jadilah KTH (Kelompok Tani Hutan).”   

Secara legal keluar di tahun 2018 oleh Menteri KLHK, Surat Keputusan (SK) Menteri keluar tahun 2018 dengan luasan lahan 114 Hektare. Termaktub dalam Surat Keputusan Perhutanan-Sosial/Sertifikat-TORA/SHM:SK.6973/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2019. Awalnya dipetakan sebesar 222 Hektare, namun yang disahkan hanya 114 Hektare.

Menurut KPA dalam Catatan Akhir Tahunnya di 2017, permasalahan mendasar pada pengelolaan lahan (hutan) kepada masyarakat ialah kecilnya kepentingan masyarakat dalam keputusan terkait kehutanan, salah satunya penentuan dan penetapan tata batas seperti di atas.

Namun, Slamet tidak ambil pusing dengan penentuan batas tersebut. Selain status, nama perlu ditetapkan, “Kita namakan ALAS, (yang disingkat) Aman, Lestari, Adil, dan Sejahtera.” Menurutnya kepada Yasir, “Cita-cita kami, KTH ALAS ialah bagaimana menciptakan kesejahteraan di lingkungan masyarakat Desa Penanggungan, Trawas,” tujuan besarnya. Tujuan sederhananya, “Harapannya tidak muluk-muluk. Orang-orang yang terlibat dan mau bekerja mereboisasi hutan yang telah digunduli itu.”

“Hutan itu dapat menopang keberlangsungan hidup di lingkungan keluarganya sendiri,” ucap Slamet kepada Yasir. Sementara ini, anggotanya mencapai 313 Kartu Keluarga (KK). Nantinya 313 KK ini yang mengelola, merawat, dan merasakan hasil dari hutan yang dikelolanya sendiri. Baik itu hasil dari produk agroforestri, jasa, hingga manfaat ekologi, juga manfaat sosial masyarakat.

Sampai tahun 2020, “Kita dipercaya buat KBR (Kebun Bibit Rakyat) targetnya 35.000 pohon, terealisasi 46.000 bibit, itu contohnya (pohon) matoa,” cerita Slamet kepada Tim Kolaborasi. Dan target selanjutnya ialah tahun 2023, “kami mengajukan Hutan Kemasyarakatan (HKM) kepada KLHK.”

Sampai dengan di sahkannya KTH ALAS mendapatkan haknya atas pengelolaan hutan. Menurut Fanny Tri Jambore, WALHI Nasional dalam tulisannya mengatakan, “bahwa Perhutanan Sosial bukanlah tujuan utama dari perjuangan wilayah yang dikelola oleh masyarakat, tetapi hanya salah satu strategi untuk mendapatkan akses.”

Tambahnya, “Karena untuk menuju kelola hutan secara mandiri oleh masyarakat dibutuhkan perjuangan yang panjang, yakni dengan menyiapkan organisasi masyarakat yang kuat dengan kesadaran politik yang mumpuni.”

Foras ‘Duduki’ 500 Hektare Hutan (Dokumentasi Slamet)
Baca Serial Liputan Konstruktif "KTH ALAS Trawas: Menggagas dan Mengemas Perhutanan Sosial untuk Lingkungan Berkelanjutan" Lainnya:
•	KTH ALAS Trawas: Dari Forum Rakyat Trawas hingga Was-Was dengan PerhutaniKTH ALAS Trawas: Ide Besar Mengelola Perhutanan Sosial dengan Wisata Edukasi Ekologi dan Agroforestri

Serial Liputan Konstruktif ini merupakan Liputan Kolaborasi antara Idenera.com dan KabarTrenggalek.com dalam Program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) didukung Dana Nusantara yang diinisasi oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria), dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).
Adi Fauzanto
Diterbitkan: Senin, 13 Maret 2023
Pukul: 15.00 WIB
Jurnalis: Adi Fauzanto
Editor: Fayza Rasya
Daftar Bacaan:
• WALHI Jatim dan AP2SI. 2021. Wilayah Kelola Rakyat: Suara Petani Hutan dan Masa Depan Perhutanan Sosial yang Berkeadilan. Buletin, 30 JuniYahya Cahya Wulan (dkk.). 2004. Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003. CIFORSuroso. Optimalisasi Lahan dengan Pola Agroforestry. Dinas Kehutanan Provinsi YogyakartaBunyamin Maftuh. 2008. Pendidikan Resolusi Konflik. UPI Press: BandungNopri Ismi. 2021. Potret Perhutanan Sosial Indonesia Hari Ini. Berita Mongabay, 22 MaretNabhan Aiqani. 2020. Menilik Arah Masa Depan Perhutanan Sosial di Indonesia. Opini Mongabay, 24 AgustusUsep Setiawan. 2023. Perhutanan Sosial di Tahun Politik. Opini Kompas, 19 FebruariKPA. 2017. CATAHU 2017: Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi (Gaung Besar Di Pinggiran Jalan).Thaoqid Nur Hidayat. 2022. KTH Alas Trawas Tanam 46 Ribu Pohon di Lokasi Hutan Produksi Penanggungan. Times Indonesia, 14 JanuariProfil KPH PasuruanRomain Pirard (dkk.). 2016. Dampak Hutan Tanaman Industri di Indonesia: Analisis Persepsi Masyarakat Desa di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. CIFOR 
Liputan Mendalam

KTH ALAS Trawas: Menggagas dan Mengemas Perhutanan Sosial untuk Lingkungan Berkelanjutan


Kebijakan.co.idLiputan Konstruktif

Adi Fauzanto-13 Mar 2023 (15.00 WIB)-#2 Artikel
KTH ALAS Trawas

Melihat rekam jejak konflik antara Perhutani (Badan Usaha Milik Negara) dan masyarakat di Penanggungan, akhirnya berkesudahan setelah Forum Rakyat Trawas (Foras) mengajukan Perhutanan Sosial (PS) yang nantinya dikelola oleh Foras dengan nama KTH (Kelompok Tani Hutan) ALAS (Aman, Lestari, Adil, Sejahtera) Trawas.

Dalam rencana dan pengembangannya, KTH ALAS Trawas akan dibangun dengan menyatukan antara Komunitas Pertanian Organik Brenjonk dan Kelompok Wanita Tani Desa Penanggungan, selain itu juga menyatukan ide antara wisata edukasi ekologi dan agroforestri yang berkelanjutan.

Ide besar tersebut tidak bisa terwujud, jika inisiatif gerakan masyarakat dan program perhutanan sosial tidak dijalankan.

Tim Kolaborasi —Kebijakan.co.id, Idenera.com, KabarTrenggalek.com— turun mengobservasi langsung di Desa Penanggungan, Mojokerto. Mengamati KTH ALAS Trawas dan Kampung Organik Brenjonk. Bertemu dengan Inisiator Kampung Brenjonk, Inisiator KTH ALAS Trawas, Anggota Kelompok Wanita Tani, dan Masyarakat Desa Penanggungan.

Serial Liputan Konstruktif ini merupakan Liputan Kolaborasi antara Idenera.com dan KabarTrenggalek.com dalam Program Wilayah Kelola Rakyat (WKR) didukung Dana Nusantara yang diinisasi oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria), dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).

***

Baca Serial Liputannya Di Sini

Desa Claket: Kaki Gunung Arjuno yang Dilintasi Alat Berat Eksplorasi Panas Bumi


Kebijakan.co.idLiputan Advokatif

Adi Fauzanto-22 Feb 2023 (23.00 WIB)-#36 Paragraf
Desa Claket, Mojokerto

Ambisi transisi energi pemerintah melalui BUMN-nya, PT Geo Dipa Energi, menyisakan ancaman kerusakan lingkungan, karena dibangun di atas hutan konservasi, mengancam habitat satwa dilindungi, mata air, wisata alam, dan masyarakat 3 kabupaten/kota.

Ambisi PLTP bertenaga 200 Mega Watt tersebut hadir dalam bentuk rencana proyek melalui Peraturan Presiden, Pengamanan Pendanaan oleh Kementerian Keuangan, dan Kelanjutan rencana pembangunan PLTP Arjuno-Welirang oleh Kementerian ESDM beserta BUMN yang ditugasi secara khusus, PT Geo Dipa Energi.

Kebijakan.co.id telah mengujungi beberapa narasumber untuk membuktikan juga mengkonfirmasi terkait hal ini. Di antaranya, UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo, Jaringan Kolektif Energi Berkeadilan di Malang Raya, WALHI Jawa Timur, Kantor Desa Claket Mojokerto, Ahli Energi Baru Terbarukan, KHM Malang Raya, Perwakilan PT Geo Dipa di Mojokerto, Masyarakat Desa Claket, dan Masyarakat Kota Batu. Mengikuti diskusi Greenpeace yang dihadiri, ICEL, IESR, dan Trend Asia. Serta menyurati beberapa instansi terkait, PT Geo Dipa Energi, Dinas Kehutanan Jawa Timur, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi KLHK RI, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementeri ESDM RI.

***

Mojokerto, Kebijakan.co.id – Cerita ini dimulai dari sebuah desa kecil di bawah kaki Gunung Arjuno. Desa yang menjadi pintu masuk alat berat Geo Dipa yang akan membangun PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo –hutan konservasi di wilayah Pegunungan Arjuno-Welirang yang meliputi Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto.

Sore itu (14/02/23), dingin menyelimuti desa terakhir di bawah kaki Gunung Arjuno yang tampak sepi akibat diguyur hujan. Jalan yang menanjak dari Desa Pacet, kebun warga di kanan-kiri jalan, pekebun dan petani yang lalu lalang pulang ke rumahnya, ditemani langit mendung dan pemandangan kaki Gunung Arjuno, merupakan gambaran sederhana tentang Desa Claket, desa yang memiliki luas 226 hektare tersebut.

Saya –jurnalis Kebijakan.co.id— mencoba bertanya terkait rencana pembangunan PLTP ini kepada masyarakat sekitar, utamanya di sekitar daerah kantor Desa Claket. “Kalau urusan tanah gali-menggali saya tahu Mas,” ucap salah satu ketua RT (Rukun Tetangga) di sana saat menagih uang iurang di warung depan kantor desa Claket (14/02/23). “Mungkin, itu yang tahu hanya yang di atas sana (pejabat di pemerintah Desa Claket),” tutupnya sambil tertawa.

Ke eseokan harinya Kebijakan.co.id bertemu dengan pejabat Pemerintah Desa Claket, “Sosialisasinya (untuk pembangunan PLTP Arjuno-Welirang) memang sudah beberapa kali,” cerita Muchlis (Sekretaris Desa Claket, Mojokerto) di awal saat Kebijakan.co.id konfirmasi terkait pemberitahuan akan dilewatinya desa ini sebagai pintu masuk pembangunan PLTP Arjuno (15/02/23).

***

Informasi awal mengenai pintu masuk rencana pembangunan PLTP ini datang dari salah satu inisiator gerakan kolektif jaringan Energi Berkeadilan di Malang Raya, Sugeng (09/02/23) kepada Kebijakan.co.id saat ditemui di salah satu cafe di kota Malang. Sugeng mengatakan bahwa jaringan Energi Berkeadilan mengetahui pintu masuk tersebut dari salah satu staff Walhi Jawa Timur.

Gayung bersambut, saat ditemui oleh Kebijakan.co.id di Surabaya (13/02/23), Direktur Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indononesia) Jawa Timur, Wahyu Eka Setyawan, mengkonfirmasi terkait hal tersebut. “Kita (awalnya) mengetahui dari beberapa informan (warga sekitar) yang berada di sana (Desa Claket),” cerita Wahyu saat ditanya mengenai asal usul informasi pintu masuk Desa Claket.

Juga informasi klarifikasi dari salah satu staff Walhi Jawa Timur yang memberikan informasi awal kepada Sugeng, inisiator jaringan Energi Berkadilan. Menurut staff Walhi Jawa Timur tersebut dalam pesan singkat elektronik kepada Kebijakan.co.id (23/02/23), awalnya Walhi Jawa Timur hanya menduga, bukan menyebutkan bahwa lokasinya akan pasti di Desa Claket.

Selain Walhi Jawa Timur, Kebijakan.co.id juga mengkonfirmasi pintu masuk Desa Claket kepada pengelola Tahura R. Soerjo, yang pada awalnya hanya memberikan kisi-kisi umum saat ditemui Kebijakan.co.id bahwa alat berat akan masuk melalui Mojokerto, bukan dari Kota Batu, saat ditemui di kantor Tahura R. Soerjo (08/02/23).

Kantor Desa Claket, Mojokerto, Jawa Timur (Adi/Kebijakan.co.id)

Desa Claket dan Pintu Masuk Alat Berat

Sugeng, inisiator jaringan Energi Berkadilan di Malang Raya, bercerita kepada Kebijakan.co.id (09/02/23), “Awalnya, di tahun 2018 alat berat rencananya masuk dari sana (Kota Batu).” Tetapi masyarakat Kota Batu menolak rencana tersebut, menurut Sugeng, karena faktor pengetahuan masyarakat Kota Batu akan dampak lingkungan akibat pembangunan, “Masyarakat Kota Batu sudah pernah merasakan konflik akibat kerusakan lingkungan (Mata Air Umbul Gemulo).”

Terkait awal pintu masuk melalui Kota Batu tersebut dan beberapa hal penting lainnya, Kebijakan.co.id sudah berusaha mengkonfirmasi informasi tersebut kepada PT Geo Dipa Energi, selaku penentu jalannya proyek di lapangan, melalui surat permohonan wawancara (16/02/23) dan surat elektronik, namun sampai tulisan ini terbit belum ada respons dari PT Geo Dipa Energi.

Kebijakan.co.id juga meminta bantuan secara langsung kepada perwakilan PT Geo Dipa Energi di Mojokerto, Zulpriadi, yang khusus ditugaskan dalam proyek PLTP Arjuno-Welirang, untuk meneruskan surat kepada bagian sekretaris umum PT Geo Dipa Energi, “saya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan statetment, biar atasan saja, tapi nanti biar saya bantu untuk meneruskan (pertanyaannya),” katanya (25/02/23).

Menurut Muchlis, Sekretaris Desa Claket saat ditemui Kebijakan.co.id (15/02/23), pada awalnya ada dua pilihan. Pertama, melalui pasuruan, menurutnya, “kalau di sana itu (Pasuruan) biaya pembebasan lahannya (mahal) yang mana harus melalui masyarakat semuanya, harus banyak yang berkorban,” ucapnya. Selain itu juga, “Dari sana itu (Pasuruan) kalau ke sini, melewati banyak (lahan) Perhutani, itu juga banyak yang terkorbankan.”

Jika melalui Desa Claket, Mojokerto menurutnya, “Kalau lewat sini (Mojokerto) deket, jadi sangat minimlah untuk mengorbankan tanahnya.” Jadi, menurut Muchlis, secara biaya untuk pintu masuk eksplorasi akan lebih murah melalui Mojokerto.

Menurut Muchlis juga, “Setelah evaluasi, lewat Desa Claket, Mojokerto, itu jauh lebih aman daripada lewat Malang, maupun lewat Pasuruan,” pungkasnya. Alasannya menurut Muchlis, jika lewat Malang melalui jalur Cangar tidak memungkinkan karena medan yang ekstrim baik tanjakan maupun turunan dan jalan yang sempit, kalau di Pasuruan tikungan dan tanjakannya lebih banyak dibandingkan melalui Pacet, Mojokerto.

Alasan tidak melalui Pasuruan dengan melewati jalan Desa Prigen, juga disampaikan oleh Forum LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) Jawa Timur dalam pers rilis PT Geo Dipa Energi (17/02/21), bahwa jalan tersebut topografinya tidak memungkinkan, karena tikungan yang tajam dan membahayakan keselamatan masyarakat.

***

Menurut perwakilan UPT Tahura saat ditemui Kebijakan.co.id (08/02/23) mengira dampak masyarakat secara langsung hanya pada gangguan alat berat dan kendaraan besar yang dilewati masyarakat.

“Bisa jadi masyarakat akan terpengaruh (atau terdampak secara tidak langsung), karena jalannya di pakai nih, sebelum masuk kawasan kan lewat jalur umum, nah nanti dari alat-alat berat atau kendaraan yang menuju lokasi,” menurut Sadrah Devi, Kepala Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Tahura R. Soerjo, “Nah, itu ada aturan mainnya dan sudah (harus ada) kajiannya oleh yang ahli,” tambah Sumantri Radiansyah, selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Berkaitan dengan akses, menurut Sumantri Radiansyah, “Kalau menurut saya tidak masuk akal, tebing begitu (kawasan perbatasan Desa Claket dan Tahura R. Soerjo),” akan tetapi menurutnya, “sebagian besar yang dilewati itu (pintu masuknya), (merupakan) padang rumput (bukan hutan),” lebih jelas lagi, “yang jelas kalau buka lahan pasti ada mitigasinya dari PT Geo Dipa.”

***

Setelah ditetapkannya Desa Claket, Mojokerto menjadi pintu masuk eksplorasi oleh PT Geo Dipa Energi di tahun 2021 (menurut informan Kebijakan.co.id). Hasil studi kajian jarak dari pintu masuk kawasan Tahura R. Soerjo, yang juga berdekatan dengan Desa Claket, berjarak 6 kilo meter menuju titik eksplorasi paling dekat.

Dalam studi kajian yang disampaikan oleh UPT Tahura, menurut perwakilan UPT Tahura R. Soerjo, Sadrah Devi, setelah melakukan pengkajian secara teknis oleh PT Geo Dipa Energi, menghasilkan tiga titik atau zona wilayah pengeboran. Saat ditunjukan zona wilayah pengeboran tersebut, memang lebih dekat kepada daerah Mojokerto. Jadi sangat kecil kemungkinan alat berat didatangkan dari Kota Batu atau dari Pasuruan.

Tiga titik eksplorasi yang ditunjukan perwakilan UPT Tahura Raden Soerjo (Google Earth)

Menurut perwakilan UPT Tahura R. Soerjo, Sadrah Devi (08/02/23), “Jadi dia itu (wilayah Tahura R. Soerjo), mulai dari ujung kawasan ya (lalu) masuk ke dalam itu rencana (titik) eksplorasi pertama itu 6 kilo (meter), (itu) paling terdekat, yang terjauh sekitar 16 km (dari ujung kawasan).”

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Sekretaris Desa Claket, Muchlis, bahwa titik pengeboran yang dilakukan berjarak 6 sampai 7 kilometer, “itu sekitar 6-7 kilo meter (dari masyarakat),” tutup Pria paruhbaya tersebut.

***

Informasi terkait pintu masuk alat berat tentu tidak disampaikan PT Geo Dipa Energi melalui Pers Rilisnya yang dikirim kepada media-media berbasis energi. Dalam pers rilis terkahirnya (17/02/21) mengenai akses pintu masuk terakhir misalnya, jajaran PT Geo Dipa Energi yang lama bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Dalam pertemuan tersebut Khofifah tidak sendirian, dia ditemani sederet pejabat penting Jawa Timur, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur, Asisten Administrasi dan Umum, Asisten Pemerintahan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur.

Lalu Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Pelaksana Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur, Kepala Biro Perekonomian Jawa Timur.

Pertemuan tersebut salah satunya membahas terkait akses tranportasi alat berat. Direktur PT Geo Dipa Energi yang lama, Riki F. Ibrahim, dalam pers rilisnya (17/02/21) juga mengklaim bahwasannya perusahaannya telah berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan yaitu Forum LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) Jawa Timur, di antaranya terdapat Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Dinas Perhubungan Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jawa Timur.

Desa Claket, desa terakhir di kaki gunung Arjuno-Welirang (Google Earth)

Dampak Sosial-Ekonomi-Lingkungan: Desa Claket dan Masyarakat Sekitarnya

Alat berat dan pembukaan lahan menuju pintu masuk merupakan salah satu dampak langsung yang dirasakan masyarakat. Selain itu, menurut Muchlis, Sekretaris Desa Claket saat ditemui Kebijakan.co.id, rencana pembangunan PLTP ini nantinya juga harus selaras dengan kearifan lokal masyarakat, “Misalnya, ada istilahnya orang jawa itu (bernama) gua siluman, jangan sampai menabrak itu (gua siluman), kalau ada apa-apa nanti masyarakat yang kena.”

Hal tersebut harus dikonfirmasi lagi, ada apa di dalam gua tersebut. Akan tetapi, garis besarnya ialah masyarakat sekitar –khususnya Desa Claket— harus terlibat penuh dan aspirasinya juga didengarkan sebagai masyarakat terdampak.

Selain itu, dampak setelah pembangunan, menurut Sekretaris Desa Claket, ialah tumbuhnya lapangan pekerjaan, “mungkin bisa menyerap tenaga kerja.”

Menurut Muchlis, nantinya juga, “Masyarakat sini (jangan) hanya sebagai penonton.” Dia menyampaikan pesan bahwasannya, kalau bukan tenaga ahli, artinya membutuhkan tenaga kasar, “saya minta itu mendahulukan masyarakat lokal.” Selain itu menurut Muchlis, masyarakat lokal bisa menyediakan catering untuk yang bekerja dalam PLTP Arjuno-Welirang, baik dalam proses eksplorasi hingga operasi nantinya.

Infografis Desa Claket

***

Selain masyarakat Desa Claket, PT Geo Dipa Energi juga sudah melakukan pendekatan ke masyarakat Kota Batu melalui CSR (Corporate Social Responsibility), dengan membangun dan mengembangkan Inovasi Teknologi Pertanian Holtikultura, khususnya jeruk, di Instansi Penelitian dan Pengkajian Teknologi (IP2TP) Batu bekerjasama dengan Kementerian Pertanian.

Dalam pers rilisnya (22/10/21), Direktur PT Geo Dipa Energi yang lama, Riki Firmandha Ibrahim, “Ini bagian dari perusahaan yang wajib dilaksanakan dalam bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial serta tata kelola yang baik (Governance).”

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh perwakilan UPT Tahura R. Soerjo saat ditemui Kebijakan.co.id, “pemberdayaan masyarakat, dia (PT Geo Dipa Energi) supporting juga.” Menurutnya sudah banyak sinergi yang diberikan oleh PT Geo Dipa Energi.

PT Geo Dipa Energi secara khusus di PLTP Arjuno-Welirang memang sengaja membentuk kebijakan untuk pendekatan ke masyarakat terlebih dahulu sebelum proyek berjalan, bahkan sebelum proyek selesai, untuk meminimalisir konflik. Yaitu dengan mengujungi pihak-pihak yang berkepentingan, lembaga pemerintahan setempat, lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat setempat.

Menurut Sugeng, inisiator Jaringan Energi Berkeadilan di Malang Raya saat ditemui Kebijakan.co.id, hal tersebut merupakan cara baru untuk menjinakan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Batu. “Biasanya CSR itu dibangun setelah perusahaan sudah mendirikan, tetapi ini sebelum pembangunan.”

Dalam observasi Kebijakan.co.id di pintu masuk Tahura Raden Soerjo melalui Kota Batu. Kebijakan.co.id menemukan proyek yang sedang dalam pembangunan awal pembukaan lahan, tepat sebelum pintu masuk Tahura Raden Soerjo.

Menurut warga sekitar yang Kebijakan.co.id (28/02/2023) temui di warung di pinggir jalan raya, Alen, yang juga mahasiswa teknik sipil Unisma, mengatakan bahwa proyek tersebut benar merupakan proyek green house milik PT Geo Dipa, “awalnya lahan tersebut bangunan tempat pengolahan jamur, (namun) pemiliknya kabur gitu keluar negeri, korupsi.”

Terkait dengan pembangunan green house tersebut, “Awalnya juga, masyarakat menolak pembangunan tersebut.” Akan tetapi menurut Alen, ada desas-desus beberapa tokoh masyarakat telah disuap untuk menyetujui pembangunan green house tersebut.

Terkait bangunan awal dan proses pembangunan green house yang bermasalah karena penolakan masyarakat dan desas-desus penyuapan harus dikonfirmasi lagi. Akan tetapi, benar adanya ‘niat’ membangun CSR di awal sebelum PLTP tersebut jadi.

Greenhouse
Greenhouse Strawberry yang akan dibangun (Adi/Kebijakan.co.id)

***

Program CSR PT Geo Dipa, sekiranya menyasar kepada masyarakat Kota Batu yang mayoritas merupakan pekebun dan petani juga, mereka terancam akan adanya pembangunan PLTP Arjuno-Welirang, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu rusaknya mata air.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Putri, Manager Pendidikan dan Relawan Walhi Jawa Timur kala itu, dalam keterangannya kepada LPM Manifest (15/03/2020), menurutnya, “Tipologi masyarakat Batu yang mayoritasnya adalah bekerja sebagai petani juga akan terdampak, mata pencaharian masyarakat Batu pun akan terganggu, sudah pasti penghasilan mereka pun akan ikut terpengaruhi oleh kondisi ini.”

Terkait mata air di Kota Batu, dalam kajian terbarunya WALHI di Kota Batu tahun 2022, mencatat menyusutnya lahan hijau secara signifikan, pada tahun 2012 tercatat 6.034,62 hektare lahan terbuka dan turun pada tahun 2019 menjadi 5.279, hekatare. Sedangkan kawasan resapan dan tangkapan air di kawasan hutan primer menghilang 348 hekatare dalam 20 tahun terakhir.

Jika dilihat lagi, masyarakat sekitar Desa Claket dan Desa Pacet juga merupakan pekebun dan petani yang sangat membutuhkan mata air sebagai ‘oli’ untuk ladang dan lahan pertanian mereka, tentu masyarakat Desa Claket akan lebih terdampak.

Berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang ditulis oleh Amusu Bernadus dan Herman Yosep Koisine (dkk.), Desa Claket merupakan penghasil pertanian dan perkebunan sayur (atau buah) tomat. Sedangkan untuk daerah Kota Batu –sebelum pintu masuk Tahura Raden Soerjo– dalam kasat mata umumnya merupakan buah strawberry, wortel, dan tentu apel.

Terkait dengan mata air, menurut Sekretaris Desa Claket, Muchlis saat ditemui Kebijakan.co.id (15/02/23), mengatakan bahwa dirinya sudah mempersiapkan untuk menambah juga membuat cadangan sumber-sumber mata air akibat dampak pembukaan lahan di area sekitar Desa Claket dan Tahura R. Soerjo, “dibantu dengan Yayasan Bambu Lestari.”

Selain dua daerah sekitar di Gunung Arjuno-Welirang, menurut Sugeng, inisiator Jaringan Energi Berkeadilan saat ditemui Kebijakan.co.id, mengatakan bahwa dampak terhadap rusaknya mata air terjadi dalam jangka panjang, dalam jangka pendek memang tidak berpengaruh karena tidak dibangun di sekitar masyarakat, “Termasuk di rumah saya (Kabupaten Malang), yang nantinya sumber mata airnya akan terdampak.”

Wisata Panas Air Panas Cangar
Wisata Air Panas Cangar, salah satu wisata berbasis Air di Tahura Raden Soerjo yang terancam (Adi/Kebijakan.co.id)

***

Mata air tersebut nantinya juga akan berpengaruh kepada wisata alam yang bersumber dari mata air, seperti air terjun dan kolam air panas. Wisata tersebut tentunya juga menjadi mata pencarian masyarakat sekitar memanfaatkan potensi alam di sekitar mereka.

Kebijakan.co.id memanfaatkan data terbuka Google Earth dan Google Maps untuk mencari wisata air terjun dan kolam air panas yang berada di kaki Gunung Arjuno-Welirang yaitu Mojokerto, Pasuruan, dan Batu. Terdapat 12 coban –sebutan air terjun di Jawa Timur– dan 4 pemandian kolam air panas di sekitar kaki gunung Arjuno-Welirang dengan mendeteksi plang wisata yang diunggah pengunjung.

***

Nantinya dampak-dampak ini, mulai dari sosial-budaya, ekonomi, dan lingkungan berpotensi menyebabkan konflik di masyarakat.

Dalam penjelasan secara teoritis, dijelaskan dalam Buku Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer karya Afrizal (2018). Buku tersebut menjelaskan konflik agraria yang disebabkan salah satunya oleh peran negara yang bisa dilihat berdasarkan teori kebijakan publik, yang menekankan konflik terjadi akibat adanya kebijakan publik tertentu dari negara, dalam hal ini rencana pembangunan PLTP Arjuno-Welirang sebagai penyebab konflik tersebut.

Diperlukan pendekatan dan penyelesaian konflik antara negara dan masyarakat lokal yang manusiawi –bukan pendekatan militer–, dengan melibatkan seluruh pihak, mulai dari lapisan masyarakat terbawah hingga pengambil kebijakan yang setara baik dalam komunikasi maupun kedudukan.

Desa Claket Mojokerto
Suasana pertemuan siang dan malam di Desa Claket, Mojokerto (Adi/Kebijakan.co.id)

Paradoks Energi Terbarukan yang Seharusnya Sebagai Anti-Tesa dari Batu Bara yang Merusak Alam, Justru Hadir dengan Gaya yang Sama, Akan Tetapi Perbedaannya Ada Pada Energi yang Tidak Bisa Habis, Namun Itu Harus Diuji Kembali.

Redaksi Kebijakan.co.id

*23/02/23: Tambahan informasi klarifikasi dari salah satu staff Walhi Jawa Timur yang memberikan informasi awal terkait pintu masuk Desa Claket kepada inisiator gerakan kolektif Energi Berkeadilan.

*26/02/23: Beberapa tambahan informasi memperkuat informasi sebelumnya.

*28/02/23: Tambahan informasi proyek CSR PT Geo Dipa berupa Green House oleh masyarakat kota batu dan hasil pertanian Desa Claket serta Desa sebelum Tahura Raden Soerjo di Kota Batu.

Baca Serial Liputan Advokatif "PLTP Arjuno-Welirang: Ambisi Transisi Energi Panas Bumi di Hutan Konservasi" Lainnya:
•	Desa Claket: Kaki Gunung Arjuno yang Dilintasi Alat Berat Eksplorasi Panas BumiTahura Raden Soerjo: Hutan Konservasi yang Dijamah Negara melalui Geo Dipa PLTP Arjuno-Welirang: Mengurai Perjalanan, Pembiayaan, Pelaksanaan, dan Persekutuan

Serial Liputan Advokatif ini merupakan Program Pelatihan dan Fellowship Jurnalistik "Membangun Narasi Transisi Energi" yang diselenggerakan oleh CASE bekerjasama dengan IESR, SIEJ, Bapennas, IDComm
Adi Fauzanto
Diterbitkan: Kamis, 22 Februari 2023
Pukul: 23.00 WIB
Jurnalis: Adi Fauzanto
Editor: Fayza Rasya
Daftar Bacaan:
• Afrizal. 2018. Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer. Penerbit Andalas University: PadangDeddy Hasan. 2021. Dirut Geo Dipa Energi : Gubernur Jawa Timur Minta PLTP Arjuno Welirang Dilanjutkan Prosesnya. Berita Ruangenergi.com, 17 FebruariWahyu Eka Setyawan dan Pradipta Indra. 2022. Catatan Kritis WALHI Jawa Timur: Kebijakan Tata Ruang Kacau Telah Mengundang Bencana di Kota Batu. Walhi Jawa Timur, 10 OktoberEdo dan Iqb. 2020. Geothermal Arjuno-Welirang : Energi Terbaharu Atau Ancaman Baru ?. Berita LPM Manifest FH UB, 15 MaretGeo Dipa. 2021. GeoDipa Kerjasama Inovasi Teknologi Pertanian Dengan Kementerian Pertanian. Pers Rilis PT Geo Dipa, 22 OktoberProfil Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Pemerintah Desa ClaketAmusu Bernadus. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usahatani Tomat Hibrida Di Kawasan Claket Pacet Mojokerto. Skripsi Universitas Wijaya Putra.Herman Yosep Koisine (dkk.). 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Tomat di Desa Claket, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Jurnal Sosio Agribis, Vol. 19 No. 1
Liputan Mendalam

PLTP Arjuno-Welirang: Ambisi Transisi Energi Panas Bumi di Hutan Konservasi


Kebijakan.co.idLiputan Advokatif

Adi Fauzanto-22 Feb 2023 (23.00 WIB)-#3 Artikel
PLTP Arjuno-Welirang

Ambisi transisi energi pemerintah melalui BUMN-nya, PT Geo Dipa Energi, menyisakan ancaman kerusakan lingkungan, karena dibangun di atas hutan konservasi, mengancam habitat satwa dilindungi, mata air, wisata alam, dan masyarakat 3 kabupaten/kota.

Ambisi PLTP bertenaga 200 Mega Watt tersebut hadir dalam bentuk rencana proyek melalui Peraturan Presiden, Pengamanan Pendanaan oleh Kementerian Keuangan, dan Kelanjutan rencana pembangunan PLTP Arjuno-Welirang oleh Kementerian ESDM beserta BUMN yang ditugasi secara khusus, PT Geo Dipa Energi.

Kebijakan.co.id telah mengujungi beberapa narasumber untuk membuktikan juga mengkonfirmasi terkait hal ini. Di antaranya, UPT Taman Hutan Raya Raden Soerjo, Jaringan Kolektif Energi Berkeadilan di Malang Raya, WALHI Jawa Timur, Kantor Desa Claket Mojokerto, Ahli Energi Baru Terbarukan, KHM Malang Raya, Perwakilan PT Geo Dipa di Mojokerto, Masyarakat Desa Claket, dan Masyarakat Kota Batu. Mengikuti diskusi Greenpeace yang dihadiri, ICEL, IESR, dan Trend Asia. Serta menyurati beberapa instansi terkait, PT Geo Dipa Energi, Dinas Kehutanan Jawa Timur, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi KLHK RI, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementeri ESDM RI.

Serial Liputan Advokatif ini merupakan Program Pelatihan dan Fellowship Jurnalistik "Membangun Narasi Transisi Energi" yang diselenggerakan oleh CASE bekerjasama dengan IESR, SIEJ, Bapennas, IDComm

***

Baca Serial Liputannya Di Sini