BAB Perlindungan Data Pribadi
Pasal 1
Kebijakan.Co.Id berkewajiban melindungi data pribadi pengguna.
Pasal 2
Jika Kebijakan.co.id terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana Pasal 1, maka Kebijakan.co.id dapat:
- Dinyatakan bersalah atas kelalaian menjalankan kewajibannya;
- Dilaporkan kepada pihak berwajib jika mengandung unsur pidana.
Pasal 3
Pengguna wajib membuktikan, jika data pribadinya disalahgunakan atas kelalaian Kebijakan.co.id.
Pasal 4
Proses pembuktian bersalah dilakukan dengan melibatkan ahli dalam bidang perlindungan data pribadi yang dipilih oleh pihak yang terlibat.
Pasal 5
Jika dinyatakan bersalah dalam Pasal 2 Ayat 1, maka Kebijakan.co.id wajib meminta maaf kepada publik dan menyelesaikan masalah tersebut dengan para pihak yang terlibat.
Pasal 6
Jika dinyatakan bersalah dan dilaporkan sebagaimana Pasal 2 Ayat 2, maka Kebijakan.co.id wajib mematuhi segala prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku.
BAB Pemanfaatan Data Pribadi
Pasal 7
Dalam memanfaatkan data pribadi pengguna, Kebijakan.co.id hanya menggunakan data pribadi untuk keperluan jurnalistik, seperti sirkulasi liputan, pemberitahuan kegiatan, pemberitahuan langganan, iklan media, dan lainnya selama dalam kepentingan jurnalistik.
Pasal 8
Jika Kebijakan.co.id terbukti memanfaatkan data pribadi pengguna di luar keperluan jurnalistik sebagaimana Pasal 7, maka Kebijakan.co.id dapat:
- Dinyatakan bersalah atas penyalahgunaan data pribadi pengguna;
- Dilaporkan kepada pihak berwajib jika mengandung unsur pidana.
Pasal 9
Pengguna wajib membuktikan, jika data pribadinya dimanfaatkan di luar kepentingan jurnalistik oleh Kebijakan.co.id.
Pasal 10
Proses pembuktian bersalah dilakukan dengan melibatkan ahli dalam bidang jurnalistik yang dipilih oleh pihak yang terlibat.
Pasal 11
Jika dinyatakan bersalah dalam Pasal 8 Ayat 1, maka Kebijakan.co.id wajib meminta maaf kepada publik dan menyelesaikan masalah tersebut dengan para pihak yang terlibat.
Pasal 12
Jika dinyatakan bersalah dan dilaporkan sebagaimana Pasal 8 Ayat 2, maka Kebijakan.co.id wajib mematuhi segala prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku